UU 9/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU 5/1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

bahwa Negara

KEGIATAN - Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak

PERJALANAN BERKAS 3505/2016

- Tgl. 19/01/2016, Loket Pelayanan Pendaftaran (TITIK DARWATI) - Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
- Tgl. 19/01/2016, Loket Pembayaran (SUYATI) - Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
- Tgl. 25/01/2016, Pelaksana Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan (TRI ISTIYANINGSIH) - Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Korelasi dan Kedudukan Antara Korban dan Kejahatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap terjadinya suatu tindakan kejahatan dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar pada korbannya, baik kerugian tersebut bersifat materil maupun bersifat immateriil. Sedangkan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan sangat relavan untuk dijadikan instrumen atau pertimbangan bagi penjatuhan pidana kepada pelaku, akan tetapi sebenarnya penderitaan-penderitaan yang di alami oleh pelaku karena di pidana tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan kesusilaan.

Tugas Delik KUHP

1.     Dasar Patut Dipidananya Percobaan
Terdapat beberapa teori mengenai dapat dipidananya percobaan terhadap kejahatan.
Diantaranya sebagai berikut:
Pertama, teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan twelwtak pada sikap batin atau

UUD NRI 1945

UUD 1945 Amandemen

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) NKRI

(2) Kedaulatan berada di rakyat